Bangka Belitung Integrasikan Perencanaan Darat dan Laut Lewat Proyek SOLUSI

PANGKALPINANG, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong transformasi arah pembangunan daerah dengan mengintegrasikan perencanaan bentang darat dan bentang laut. Langkah ini diambil guna menjawab tantangan penurunan kualitas lingkungan serta mempercepat transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, menyampaikan bahwa pemisahan perencanaan antara wilayah daratan dan perairan tidak lagi relevan bagi daerah yang berkarakteristik kepulauan.

"Selama ini ada kecenderungan kita memisahkan perencanaan sisi darat dan sisi laut, padahal kalau ini kita integrasikan, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Pendekatan pembangunan kita sudah bertransformasi ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru, sehingga kedua sisi ini harus kita optimalkan secara seimbang," ujar Joko Triadhi saat membuka Lokalatih II Penyusunan Masterplan dan Program Prioritas Perencanaan Bentang Darat dan Laut Terintegrasi di Pangkalpinang, Rabu (29/7/2026).

Pengintegrasian perencanaan tersebut diwujudkan melalui Proyek Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI). Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dengan Pemerintah Jerman (BMUV), yang dilaksanakan oleh konsorsium lembaga internasional dan lokal, seperti GIZ, ICRAF (Resilient Landscapes Alliance), SNV, serta Yayasan KEHATI.

Joko Triadhi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penghapusan ego sektoral dalam mengelola potensi serta ancaman kerusakan lingkungan di Bangka Belitung.

"Integrasi darat dan laut tidak akan terwujud jika di internal perangkat daerah kita, maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, masih ada sekat-sekat ego sektoral. Kita harus mulai membuang sekat tersebut dan memandang setiap program sebagai kebutuhan bersama yang ingin dicapai," tegas Joko Triadhi.

Di samping memperkuat kolaborasi antar-lembaga, Pemprov Bangka Belitung juga menggarisbawahi perubahan prioritas sektor pembangunan jangka panjang. Sektor ekstraktif yang selama ratusan tahun menjadi tulang punggung ekonomi daerah dipastikan tidak lagi menjadi sektor prioritas utama.

"Sektor ekstraktif tidak lagi kita tempatkan sebagai sektor prioritas utama dalam perencanaan jangka panjang. Selain kewenangannya sudah di tingkat pusat, kita harus mulai menyiapkan sektor alternatif seperti pariwisata dan ekonomi berkelanjutan sebelum sumber daya alam habis, sebagaimana yang telah diterapkan di Belitung," kata Joko Triadhi.

Melalui pelaksanaan Lokalatih II ini, hasil kajian dan dokumen masterplan yang disusun bersama Pokja Provinsi serta Pokja Kabupaten Belitung dan Belitung Timur targetnya tidak sekadar menjadi dokumen formalitas. Pemerintah daerah berkomitmen memasukkan rekomendasi kajian tersebut ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah, seperti revisi RPJMD maupun RPJMD periode berikutnya.

"Kami berharap dokumen ini tidak hanya berhenti pada tahap kajian atau menjadi pemanis di lemari. Rekomendasi yang dihasilkan harus kita integrasikan secara nyata ke dalam dokumen perencanaan daerah agar dapat diturunkan menjadi rencana kerja Perangkat Daerah yang berkelanjutan," pungkas Joko Triadhi.