Jakarta – Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Lokakarya Perencanaan Proyek Kerja Sama Mine Reclamation and Environmental Protection yang diselenggarakan Bappenas dan German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) di Hotel Pan Pacific Jakarta pada 25–26 Februari 2025, yang dibuka oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Togu Pardede.
Kerja sama ini melibatkan beberapa KL seperti Kementerian ESDM, Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk reklamasi lahan bekas tambang timah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk reklamasi lahan bekas tambang batu bara. Lokakarya perencanaan tersebut diikuti pula oleh koordinator wilayah Belitung dan Belitung Timur Badan Pengelola Geopark Pulau Belitung.
Dr. Wolfgang Schirrmacher, Koordinator Proyek Indonesia BGR, menjelaskan bahwa BGR selaku lembaga di bawah Kementerian Ekonomi dan Energi Pemerintah Federal Jerman selain bertugas memberikan masukan terhadap pemerintahnya terkait masalah-masalah ekonomi, juga bertugas melaksanakan kerja sama teknis nasional dan internasional di bidang geosains. Di Indonesia, BGR telah melaksanakan 15 kerja sama teknis sejak tahun 1960.
Manajer proyek kerja sama dari BGR, Dr. Andreas Möller, menyampaikan bahwa setelah melakukan Pilot Cooperation Exchange (PCE) pada reklamasi bekas lahan tambang timah darat di Pulau Bangka dalam kurun waktu 2016–2019, ada banyak tantangan yang masih harus diselesaikan untuk menjamin terlaksananya good mining practices dan keberlanjutan, antara lain yang terkait dengan masalah-masalah teknis, misalnya masalah keselamatan pada pengelolaan tanah pucuk dan keamanan di bukaan kolong tambang. Pada aspek sosial, masih ada permasalahan terkait status lahan dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, juga masih terdapat permasalahan kelembagaan, misalnya yang terkait dengan standardisasi reklamasi, transformasi lahan, ataupun sukuestrasi karbon.
Dr. Marcus Fahle dari Research and Development Centre for Post-Mining Areas (FEZB) BGR menyampaikan peran subdepartemen riset BGR ini selaku pusat pengembangan keahlian dan diseminasi internasional untuk penutupan tambang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sementara itu, Dr. Philip Schütte dari Subdepartemen Geologi dan Sumber Daya Mineral BGR mempresentasikan PCE yang dilaksanakan di Pulau Bangka sebelumnya.
Hadir pula para ahli di bidang pertambangan dan lingkungan dari ITB dan IPB, seperti Dr. Budi Sulistijo (ITB), Prof. Dr. Luki Abdullah (IPB), Prof. Dr. Iskandar (IPB), serta Prof. Dr. Mega Fatimah (Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO). Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyerahkan secara langsung surat dukungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaksanaan kerja sama tersebut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada hari kedua lokakarya, dilaksanakan diskusi pemantapan lokasi pilot pada masing-masing provinsi dan pembahasan regulasi dan policy yang terkait dengan reklamasi bekas lahan tambang di Indonesia. Tim BGR, perwakilan KL dan pemerintah daerah juga melakukan pembahasan dan penyusunan rencana kegiatan serta penjaringan aktor potensial yang akan terlibat di dalam kegiatan kerja sama tersebut.
Planning Workshop on Reclamation of ex-Mining Area TC
Jakarta – The Regional Development Planning and Research Agency (Bappeda) of the Kepulauan Bangka Belitung Province participated in a Planning Workshop on Reclamation for Mine Reclamation and Environmental Protection held by Bappenas and the German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) at the Pan Pacific Hotel in Jakarta on February 25–26, 2025. The workshop was opened by the Director of Energy, Mineral Resources, and Mining Resources of Bappenas, Togu Pardede.
This cooperation involved several government ministries, including the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM), the Ministry of Environment (KLH), and the Ministry of Forestry (Kemenhut), as well as the Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government for the reclamation of ex-tin mining sites and the South Kalimantan Provincial Government for the reclamation of ex-coal mining sites. The planning workshop was also attended by the Belitung and East Belitung regional coordinators of the Belitung Island Geopark Management Agency.
Wolfgang Schirrmacher, BGR's Project Coordinator for Indonesia, explained that BGR, as an institution under the German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, is tasked with providing input to its government on economic issues and implementing national and international technical cooperations in the geosciences sector. BGR has implemented 15 technical collaborations in Indonesia since 1960.
BGR's project manager for this technical cooperation (TC), Dr. Andreas Möller, said that after conducting a Pilot Cooperation Exchange (PCE) on the reclamation of ex-onshore tin mine on Bangka Island between 2016 and 2019, many challenges remain to be resolved to ensure the implementation of good mining practices and resolve technical issues, such as safety issues in top soil management and safety on the mine voids. On the social level, there are still issues related to land ownership and land use to improve the welfare and income of local communities. Furthermore, institutional issues remain, for example, related to reclamation standardization, land transformation solutions, and carbon sequestration.
Marcus Fahle from the BGR Post-Mining Area Research and Development Center (FEZB) explained the role of BGR's research sub-department as a center for expertise development and international dissemination for sustainable and environmentally sound mine closure. Meanwhile, Dr. Philip Schütte from the BGR's Geology and Mineral Resources Sub-Department presented the PCE previously implemented on Bangka Island.
Attending the first day workshop were mining and environmental experts from Bandung Institute of Technology (ITB) and Bogor Agricultural University (IPB), such as Dr. Budi Sulistijo (ITB), Prof. Dr. Luki Abdullah (IPB), Prof. Dr. Iskandar (IPB), and Prof. Dr. Mega Fatimah (Indonesian National Committee for UNESCO). On this occasion, the Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government also personally presented a letter of support from the Governor of the Kepulauan Bangka Belitung for the implementation of this cooperation in the province.
On the second day of the workshop, discussions were held to consolidate pilot sites in each province and to discuss regulations and policies related to the reclamation of ex-mining areas in Indonesia. The BGR team, representatives from the Ministry of Environment and Forestry, and local governments also discussed and developed activity plans and identified potential actors for involvement in the cooperation activities. (Trsltr: R.Budiati)
